Beriklan? Hubungi : 0853 9999 4508
POSO – Pemerintah dan tokoh agama serta masyarakat Poso bersepakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban daerahnya. Kesepakatan muncul dalam gelar rapat koordinasi (rakor) Pemkab Poso bersama TNI, Polri, dan tokoh agama/masyarakat, Rabu (21/8).
Rakor yang berlangsung di ruang Pogombo kantor Bupati Poso ini, dalam rangka menyikapi perkembangan situasi dan kondisi nasional khususnya peristiwa yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Rakor dipimpin Bupati Darmin Sigilipu dan Wakil Bupati (Wabup) Ir Samsuri MSi.
Tampak hadir dalam rakor sehari tersebut Dandim 1307 Letkol Inf Catur Sutoyo, Kapolres AKBP Bogiek Sugiarto, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Poso Soeharto Kandar, Komandan Satgas BAIS TNI Angin Mamiri Poso Kolonel Inf Yesi Cristian Mambu, Wadan Yonif 714/SM Mayor Inf Inggar Arnyanto, Binda Sulteng Posda Poso, Dantim BAIS TNI Poso Mayor Chb Paidi, dan Kaban Kesbangpol Poso M Ari Pamungkas.
Sejumlah tokoh agama terlihat Ketua DPD FPI Sulteng Sugianto Kaimuddin, Ketua DPW FPI Poso ustadz Kasmuri Salama, Ketua MUI Poso H Arifin Tuamaka, Ketua Yayasan Wakaf Amanatul Ummah Poso H Adnan Arsal, pimpinan Muhamadiyah Poso Adnan Bora, dan Sekretaris Alkhairaat Poso Ibrahim Ismail.
Bupati Darmin Sigilipu dalam sambutan menyampaikan soal pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi tegaknya NKRI. Menurutnya peristiwa yang terjadi di Malang dan Surabaya Jawa Timur dapat mengancam keutuhan NKRI. Sebab gejolak yang disebabkan oleh persoalan sepele namun dimanfaatkan oleh segelintir orang sehingga berkembang sangat cepat. “Saya mengharapkan masukan-masukan dari para tokoh agama Poso dan seluruh pihak terkait agar jangan sampai gejolak tersebut terjadi di Poso,” ungkapnya.
Disebut bupati, peran dari semua stakeholder dalam menjaga stabilitas keamanan yang telah terbangun di Poso sangat dibutuhkan. “Perlu diingat bersama bahwa tahun ini adalah tahun politik, oleh karenanya dihimbau kepada seluruh masyarakat Kaupaten Poso agar jangan terpancing dengan isu-isu yang beredar di medsos yang dapat menggangu stabilitas keamanan sehingga pelaksanaan Pemilukada di Poso dapat terlaksana dengan baik seperti pada pelaksanaan Pemilu Legeslatif dan Pilpres lalu,” ucap bupati.
Ajakan serupa juga disampaikan Kapolres Bogiek. Ia mengimbau agar masyarakat Poso bisa menghindari sikap dan perbuatan rasisme yang bisa menyinggung orang lain. “Akar permasalahan di Papua sana yaitu persoalan rasis yang membuat masyarakat Papua merasa tersinggung, namun hal itu telah diselesaikan secara persuasif oleh aparat keamanan TNI/Polri. Oleh karenanya kepada seluruh tokoh agama Poso agar bersama-sama untuk saling mengingatkan sehingga gejolak yang telah terjadi tidak sampai merembet ke wilayah Poso,” ungkap Kapolres.
Dan Satgas BAIS TNI Angin Mamiro Poso Kolonel Inf. Yesi Cristian menjelaskan jika persoalan yang terjadi di Papua adalah murni persoalan rasisme. Dia menghimbau kepada seluruh masyarakat Poso agar jangan mudah diprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas sumbernya. Poso sendiri merupakan daerah yang mendapatkan perhatian khusus bagi aparat keamanan TNI/Polri berkaitan dengan keberadaan kelompok MIT. “Poso pada umumnya sudah kondusif, oleh karenanya diharapkan kepada semuanya agar jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu yang dapat memecah belah persatuan selama ini yang telah terbangun,” jelasnya.
Ketua MUI Poso H. Arifin Tuamaka dalam penyampaiannya mengingatkan tentang pentingnya menjaga lisan. Karena lisan yang tidak terjaga akan mudah mengeluarkan kalimat yang bisa menimbulkan ketersinggungan orang lain. “Gejolak yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat diharapkan tidak merembet ke wilayah Poso, oleh karenanya dihimbau kepada semua pihak agar bersama-sama saling menjaga lisan sehingga tidak ada yang merasa tersinggung,” tandasnya.
Para rakor yang berlangsung hingga petang ini para tokoh agama Poso berkomitmen untuk terus memberikan himbauan kepada umat agar tetap bergandengan tangan demi terjaganya keharmonisan yang telah terbangun baik selama ini di Poso. (ari)