Beriklan? Hubungi : 0853 9999 4508
PALU – Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dinas Kesehatan mengelar rapat koordinasi dalam rangka penanganan dan percepatan vaksinasi covid-19 Kabupaten Donggala, Kamis (7/10). Dalam rapat itu menghasilkan beberapa poin komitmen. Salah satunya terkait target vaksinasi di bulan desember yang harus mencapai 70 persen.
Hal ini diungkapkan oleh kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Donggala, Muzakir Ladoali. Menurut Muzakir, Rakor itu diawali dengan pertemuan seluruh petugas kesehatan di Kabupaten Donggala. Hasil dari pertemuan itu sebut Muzakir, seluruh petugas kesehatan sampai di tingkat kecamatan berkomitmen untuk melaksanakan vaksinasi dan memenuhi target minimal 70 persen dari semua tahapan di bulan Desember. “Kemudian, kesepakatan pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai seluruh target diperlukan dukungan dari semua pihak. Pemerintah daerah mulaid ari OPD terkait, TNI Polri, Kepala Desa Lurah dan Camat.
Lanjut Muzakir, kesuksesan pelaksanaan vaksinasi juga harus wajib didukung dengan tersedianya logistik. Logistik dalam hal ini kata Muzakir, adalah vaksin yang didistribusikan Kementerian Kesehatan RI melalui Pemerintah Provinsi Sulteng dan kemudian akan di distribusikan ke seluruh Kabupaten dan Kota. “Ini juga penting. Suksesnya vaksinasi juga harus di dukung oleh ketersediaan vaksin,” jelas Muzakir.
Kabar baiknya menurut Muzakir, saat ini capaian vaksinasi kabupaten Donggala sudah 26 persen dari total target sasaran. Dengan begitu, sebut Muzakir, Kabupaten Donggala sudah berada di urutan 7 dari sebelumnya berada di urutan 13. “Alhamdulilah per tanggal 6 Oktober capaian vaksinasi kita sudah 26 persen. Tiga pekan lalu kita berada di posisi paling bawah. Vaksinasi di Donggala naik siginifikan. Inilah bentuk sinergitas pemerintah dari kabupaten sampai ke Desa yang bekerja secara penuh. Hal ini juga tak lepas dari peran semua pihak dan juga para wartawan,” tandasnya.
Rakor yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Palu itu diikuti oleh camat, Kades dan Lurah se Kabupaten Donggala saerta Dinas Kesehatan Provinsi. Termasuk jajaran pihak kepolisian, TNI dan pihak-pihak terkait. (dp)