Kuasa Hukum Najamudin Praperadilankan Polres Donggala

0 111

Beriklan? Hubungi : 0853 9999 4508

DONGGALA – Polres Donggala di praperadilankan terkait kasus finger print. Gugatan praperadilan ini diajukan oleh kantor hukum Dr Jalaluddin SH MH dan partner terkait penetapan Drs Najamuddin Laganing sebagai tersangka dalam kasus itu. Gugatan praperadilan tersebut telah di daftarkan secara resmi ke Peaagdilan Negeri (PN) Donggala, Senin (19/9) kemarin.

Sebagai penasehat hukum, Dr Jalaluddin menilai, penetapan tersangka Najamuddin oleh Polres Donggala melanggar hak asasi manusia. Jalaluddin menganggap, penetapan tersangka Najamuddin oleh penyidik Polres Donggala tersebut tidak memenuhi dua alat bukti sebagai mana yang dipersyaratkan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. “Tujuan praperadilan yang kita lakukan ini untuk membela hak-hak tersangka. Dalam pandangan kami, penetapan tersangka Najamuddin tidak memenuhi unsur,” jelasnya.

Disisi lain, Jalaluddin juga menduga alat bukti yang digunakan Polres Donggala itu ada setelah Najamuddin ditetapkan sebagai tersangka. Padahal menurut Undang-undang, minimal harus ada dua alat bukti yang cukup sebagai permulaan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. “Penetapan tersangka tak boleh hanya berdasarkan narasi. Apalagi kalau alat bukti diperoleh setelah penetapan tersangka, wah itu melanggar hak asasi manusia,” jelasnya.

Jalaluddin juga menduga, Polres Donggala hanya menggunakan keterangan ahli sebagai alat bukti untuk menetapkan tersangka kasus figer print. “Padahal aturannya kan harus memenuhi dua alat bukti. Sampai sekarang kami juga tidak diberitahu terkait alat bukti apa yang digunakan penyidik dalam penetapan Najamuddin sebagai tersangka,” katanya.

Saat ditanya mengapa baru mengajukan praperadilan usai sebulah lebih penetapan tersangka, Jalaludin mengatakan, pihaknya sangat menghargai kerja-kerja kepolisian dalam kasus tersebut dan menyakini kasus itu ditangani secara professional serta berharap lancar sampai di pengadilan. Namun belakangan, Jalaluddin menilai, Polres Donggala diskriminatif terhadap Najamuddin. Sebab pengajuan penangguhan tahanan tidak ditanggapi oleh polres Donggala. Namun pihak pengusaha yang juga tersangka justeru pengajuan pengalihan tahanannnya dikabulkan. “Disamping itu kami menganggap ada yang janggal. Oleh karena itu kita mengajukan praperadilan. Tujuannya untuk mencari keadilan dan membela hak-hak tersangka,” tandasnya.

Menanggapi praperadilan tersebut, Kasat Reskrim Polres Donggala, Iptu Ismail SH mengatakan, hal itu bagian dari upaya hukum dan menjadi hak dari pihak tersangka. Sepanjang substansi dan tujuan praperadilan tidak salah sasaran. “Tidak apa-apa. Itu upaya hukum dan hak dari tersangka,” tulis Bobi sapaan akrabnya melalui pesan whatsapp. (dp)

Tinggalkan Balasan