Angka Kemiskinan Di Donggala Ditargetkan Turun Menjadi 16,35 Persen

0 400

Beriklan? Hubungi : 0853 9999 4508

Pemkab Donggala Target Angka Kemiskinan Turun Menjadi 16,35 Persen

DONGGALA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala menargetkan angka kemiskinan di Kabupaten Donggala bisa menurun. Berdasarkan data tahun 2020, jumlah penduduk miskin saat ini sebanyak 53.170 jiwa atau 17,39 persen dari total 300.122 jiwa.

Dengan jumlah tersebut, Kabupaten Donggala menduduki peringkat pertama angka kemiskinan tertinggi di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu Pemkab Donggala melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan kemiskinan sebagai upaya membangun sinergi untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Donggala, Dr Mohammad Ali mengatakan, untuk mencapai target RPJMD 2019-2023 yaitu tingkat kemiskinan menjadi 16,35 persen, maka sampai pada tahun 2023 harus menurunkan tingkat Kemiskinan sebesar 1,04 persen dalam 2 tahun kedepan. “Oleh karena itu diperlukan strategi dan program yang benar-benar efektif dan efisien dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi,” sebut Ali.

Ali mengatakan, berdasarkan hasil diskusi serta memperhatikan paparan narasumber, maka dapat dirumuskan perlu mengalokasikan dana penanggulangan kemiskinan pada APBD 2022 sesuai target capaian dengan pelibatan perbankan serta dunia usaha dan dunia Industri (CSR). Kemudian, segera menyusun program lenanggulangan kemiskinan secara ekstrim oleh semua perangkat daerah teknis tekait. Validasi data dan Pemetaan Permasalahan Kemiskinan Berbasis Kelompok Sasaran. “Kemudian Membentuk tim mitra penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Donggala, yang diharapkan memberikan bantuan berupa program/kegiatan kemitraan dengan sasaran individu, kelompok, maupun UKM yang diselenggarakan bersama Perangkat Daerah atau oleh perusahaan itu sendiri bertujuan untuk pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, mengembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memberikan solusi percepatan penanggulangan kemiskinan,” jelas Ali.

Lebih lanjut menurut Ali, perlu dibentuk tim penanggulangan Kemiskinan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk mengoptimalkan percepatan penanggulangan kemiskinan, sehingga terwujud efektifitas dan efesiensi persamaan pemahaman langkah dari semua pelaku penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya menyusun Dokumen Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022 dan Perlu segera diupayakan penyelesaian penyusunan peraturan-peraturan terkait kemiskinan. “Mulai dari Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daera (Perbub) terkait penanggulangan kemiskinan di daerah. Perbub terkait pengelolaan sistem aplikasi informasi dan data kemiskinan berbasis aplikasi. Serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah,” tandasnya.

Rakor penanggulangan kemiskinan yang berlangsung di aula kasiromu, Kamis (3/6) ini melibatkan sejumlah stakeholder, mulai dari HIPMI, Kadin, Aspeta hingga perbankan. (dp)

Tinggalkan Balasan