Pengadaan Alat TTG dan Website Diduga Rugikan Negara Rp4 Miliar

0 691

Beriklan? Hubungi : 0853 9999 4508

DONGGALA – Pansus 1 DPRD Donggala akhirnya menyampaikan hasil kerja terkait program pengadaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Website di sejumlah Desa di kabupaten Donggala. Pansus menyebut banyak terjadi masalah dalam proses pengadaan kedua program tersebut.
Bahkan, pansus menduga terjadi kerugian negara hingga Rp4 miliar. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Pansus 1, Nurjanah di sidang paripurna, Senin (31/5). Dalam membacakan hasil laporan itu, Pansus menyimpulkan sembilan poin terkait pengadaan alat TTG dan website tersebut.

Selain menduga potensi terjadinya kerugian negara kurang lebih Rp4 miliar, Pansus juga menyebutkan penganggaran TTG dan Website tidak dimasukan pada APBDes murni tahun 2020 melainkan pada APBDes perubahan tahun 2020. “Penganggaran TTG dan Website tidak berpedoman pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 dan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019. Kemudian poin keempat, pengadaan dua program itu tidak tepat karena keterbatasan anggaran dan fokus anggaran untuk penanggulangan dan pencegahan covid-19,” sebut Nurjanah membacakan laporan Pansus.

Selain itu lanjut Nurjanah mengatakan, terjadi intimidasi kepada para kepala desa untuk menandatangani dan menganggarkan TTG dan website. Kemudian terjadi monopoli oleh satu perusahaan CV Mardiana Pratama dalam pengadaan TTG dan website. “Terjadinya pengarahan secara terstruktur, sistematis dan masif dari Inpektorat sampai ke camat, kepala desa agar supaya kepala desa menganggarkan TTG,” katanya.

Selain itu, Nurjanahah menyebutkan, Pansus menduga dalam proses pengadaan TTG dan website berpotensi praktik korupsi kolusi dan noptisme (KKN). Dalam proses pengadaan TTG dan website, Bupati lalai dalam pengawasan pengelolaan pengadaan TTG dan website sesuai dengan amanah peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan lainnya. “Maka dengan ini pansus 1 merekomendasikan kepada pimpinan DPRD agar segera menyurat kepada BPK RI untuk melakukan audit khusus terkait program TTG. Merekomendasikan kepada DPRD untuk menggunakan hak interplasi guna mendapatkan penjelasan dari kepala daerah tentang TTG,” tandasnya.

Paripurna penyampaian hasil kerja Pansus 1 ini dihadiri oleh Wakil Bupati Donggala, Moh Yasin dan sejumlah kepala OPD dan jajarannya. (dp)

Tinggalkan Balasan