Beriklan? Hubungi : 0853 9999 4508
DONGGALA – Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Donggala kembali melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Donggala. Kali ini, TP4D meninjau tiga proyek pembangunan Puskemas yaitu Puskemas Wani, Puskesmas Batu Suya dan Puskesmas Tompe, Sabtu (5/10).
Kepala Kejari Donggala, Yuyun Wahyudi SH MH yang didampingi ketua TP4D, Muhammad Rum Dahlan, pertama kali melakukan monitoring ke Puskemas Wani. Di tempat itu, TP4D juga di damping langsung oleh kepala Dinas Kesehatan, H Muzakir Ladoali bersama PPK, PPTK hingga pihak kontraktor dan konsultan pengawas.
Pada monitoring ini, tim tidak menemukan adanya permasalahan pada konstruksi bangunan maupun hal-hal yang dapat menghambat proses pembangunan. Tercatat progres pekerjaan puskemas ini bobotnya sudah mencapai 47 persen. Namun pembangunan puskesmas dengan nilai anggaran Rp6,2 miliar ini masih minus 5 persen dari progres yang seharusnya sudah mencapai 52 persen. Meski begitu, TP4D masih memberikan toleransi dan mendorong kontraktor untuk mengejar ketertinggalan 5 persen tersebut. Pasalnya proyek dengan kontrak mulai 18 Juli ini akan berakhir pada 14 Desember mendatang.
Setelah Puskemas Wani, tim kemudian melanjutkan peninjauan ke Puskemas Batu Suya. Di tempat ini, pembangunannya ternyata terbagi menjadi beberapa item pekerjaan. Mulai dari rumah dinas Dokter, gedung rawat inap hingga pembangunan gedung rawat jalan. Pada monitoring dan evalusasi ini, tim menemukan adanya keterlambatan progres bobot pekerjaan pada pembangunan gedung rawat jalan.
Pembangunan gedung rawwat inap yang dikerjakan oleh CV Torata ini minus 10 persen dari progres pekerjaannya. Sayangnya kontraktor yang diketahui bernama Yusuf ini juga tak berada di lokasi pekerjaan.
Sementara itu pada pekerjaan pembangunan gedung lainnya, tim menemukan banyak capaian yang telah melebihi progres pekerjaan. Diantaranya adalah pembangunan Rumah Dinas Dokter dengan progres plus 18 persen. Kemudian pembangunan gedung rawat jalan dengan bobot plus 14 persen.
Setelah puskesmas Batu Suya, tim kemudian kembali melanjutkan peninjauan ke puskesmas Tompe. Dari tiga puskesmas yang ditinjau, Puskesmas Tompe yang paling fatal progress pekerjaannya. Dimasa kontrak yang tinggal 2 bulan lagi, pekerjaan puskesmas khususnya pada pembangunan gedung rawat jalan dan rawat inap ini bobotnya baru mencapai 12 persen. Padahal progres pekerjaan seharusnya sudah bisa mencapai 40 persen. Nilai anggaran pada pembangunan gedung rawat jalan tersebut sebesar Rp4,5 miliar. Sedangkan pembangunan gedung rawat inap sebesar Rp1,7 miliar.
Melihat kondisi di lapangan itu, ketua TP4D, meminta pihak rekanan agar segera mengejar keterlambatan bobot pekerjaan tersbeut. Ketua TP4D yang juga kasi Intel Kejari ini menyarankan kepada kontraktor untuk menambah jumlah pekerja agar mampu mengejar ketertinggalan volume pekerjaan. “Setelah ini kami akan turun kembali untuk melakukan evaluasi. Untuk pekerjaan yang terlmbat, kami dari TP4D menyarankan agar kontraktor menambah jumlah pekerjanya,” katanya.
Muhammad Rum menegaskan, apabila pada evaluasi selanjutnya bobot pekerjaan masih terlambat dan tidak sesuai jadwal, maka TP4D akan mundur melakukan pengawasan dan pengawalan pada proyek tersebut. “Nanti kita evaluasi lagi, kalau bobotnya masih terlambat juga, maka kami mundur,” tegasnya.
Sementara itu kepala kejari Donggala juga mengatakan, pihaknya akan terus intens melakukan monitoring ke lapangan. Yuyun mengatakan, dalam sepekan, TP4D bisa sampai 2 kali turun ke lokasi proyek baik di kabupaten Donggala maupun di Sigi. “Kalau lokasinya jauh, kami jadwalkan peninjauannya Sabtu atau Minggu,” katanya.
Yuyun menegaskan, tujuan mendasar yang dilakukan oleh TP4D dalam melakukan pengawasan dan pengawalan agar mutu pekerjaan proyek tersebut tercapai sesuai dengan spesifikasinya. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan TP4D kata Yuyun agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai sesuai kontrak atau waktu yang telah ditentukan. “Kita ingin semua proyek pembangunan ini berjalan dengan maksimal. Kami mendorong agar pelaksanaan pekerjaan itu bisa tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kerja sama dan dukungan dari semua pihak terutama pihak kontraktor dan OPD terkait,” tanndasnya. (ang)