Beriklan? Hubungi : 0853 9999 4508
DONGGALA – Nusantara Corruption Watch (NCW) meminta kepada Aparat penegak Hukum untuk memeriksa sejumlah pejabat di Dinas Sosial. Hal ini didasari dengan adanya dugaan kegiatan fiktif dan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oknum pejabat di Dinsos Donggala.
“Ini bisa menjadi pintu masuk APH untuk menelusuri adanya dugaan penyalahgunaan anggaran di Dinsos,” ungkap Koordinator NCW Donggala, Heri
Pada kegiatan fiktif tersebut, menurut Heri, oknum pejabat Dinsos melakukan dugaan pemalsuan tanda tangan. Dugaan pemalsuan tanda tangan itu terkait honor tim koordinasi teknis PKH triwulan IV tahun 2019 pada kegiatan pengelolaan dana sosial dan jaminan sosial Kabupaten Donggala. “Program kegiatan ini ada. Tapi diduga kuat tidak dilaksanakan. Kemudian Tanda tangan pejabat di dalam kegiatan itu dipalsukan agar honornya bisa cair,” sebutnya.
Selain itu, Heri menduga masih ada program fiktif lainnya di Dinas Sosial. Oleh karena itu, pihaknya berharap APH bisa segera menelusuri prakti-praktik yang merugilan keuangan daerah tersebut. “Tidak menutup kemungkinan masih ada dugaan program fiktif lainya di Dinas itu. Kami harap APH serius menangani persoalan ini,” tutupnya.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial, Andi Pangeran sempat marah ketika awak media mencoba melakukan konfirmasi terkait dugaan tersebut. Bahkan dirinya sempat mengusir wartawan.
Namun Andi kemudian memanggil kembali para awak media dan meminta maaf. Pada kesempatan itu Andi memanggil kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Nizma untuk menjelaskan dugaan kegiatan fiktif tersebut.
Kepada belasan awak media, Nizma memgakui tidak melaksanakan kegiatan teraebut. Namun menurutnya Honor tim teknis tetap diberikan. “Honor itu tetap saya berikan pak,” ucapnya kepada awak media.
Sementara itu, salah seorang pejabat, mengaku pernah disodorkan uang senilai Rp700 ribu oleh pihak Dinsos. Namun tidak pernah menandatangani dokumen honor tersebut. “Saya cuma di kasih uang itu. Tapi tidak ada ba tanda tangan,” ungkapnya. (ang)