Penanggulangan Bencana Bisa Dibiayai melalui Skema Pooling Fund

0 240

Beriklan? Hubungi : 0853 9999 4508

DONGGALA – Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Dr Ir Akris Fatah bersama rombongan dari BNPB dan Kementerian Keuangan mengunjungi Hunian Tetap (Huntap) yang berada di kelurahan Ganti Kecamatan Banawa, Selasa (4/6/24) kemarin.

Menurut Akris, maksud dan tujuan kunjungan tersebut lebih mengarah pada rumusan regulasi terkait pooling fund bencana (PFB). PFB atau dana bersama merupakan bagian dari strategi pendanaan dan asuransi Risiko Bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI). Strategi DRFI memungkinkan pemerintah untuk mengatur strategi pendanaan risiko bencana melalui APBN/APBD.

Menurut Akris, indonesia adalah negara yang rentan terhadap bencana sehingga perlu memiliki sistem penanggulangan bencana yang baik. Kata Akris, ketika terjadi bencana, maka dibutuhkan pembiayaan yang besar. Namun tidak seluruhnya bisa ditangani dengan APBN dan APBD. “Pengalaman kita 2018 silam, pendanaan bencana itu tidak hanya dari APBN tapi juga bersumber dari luar negeri. Nah saat ini Pemerintah telah membuat skema yang namanya Poling Fund,” sebutnya.

Akris menjelaskan, Pooling fund juga merupakan skema pengumpulan dana dari berbagai sumber (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Mitra Pembangunan, Masyarakat) untuk diakumulasikan dan dikembangkan bagi pendanaan penanggulangan bencana, baik alam maupun non alam di seluruh tahapan bencana. “Sumber-sumber dana ini bisa dari pajak, asuransi maupun pinjaman luar negeri,” sebut Akris.

Lanjut Akris menjelaskan, selain untuk tanggap darurat dan rehabiltasi rekonstruksi bencana, dana pooling fund juga bisa membiayai mitigasi bencana atau pra bencana. “Saat ini masih dalam proses penyusunan regulasi dalam rangka bagaimana mekanisme kedepan kalau andaikan ada sumber pembiayaan untuk bencana melalui pooling fund,” tandasnya.
Setelah mengunjungi huntap ganti, rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke TPA Kabonga. (dp)

Tinggalkan Balasan