Beriklan? Hubungi : 0853 9999 4508
DONGGALA – Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi koordinator supervisi dan pencegahan korupsi berkunjung ke Kabupaten Donggala. Kunjungan tersebut dalam rangka audiens dengan Pemkab Donggala.
Rombongan KPK disambut langsung oleh Bupati Donggala, Dr Drs Kasman Lassa SH MH didampingi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Dr Rustam Efendi beserta para kepala OPD di ruang kerja bupati, Kamis (16/2) kemarin.
Deputi Pencegahan Korupsi KPK RI, Rino Haruno mengatakan, tujuan Audience itu untuk mencegah korupsi di tingkat desa, karena saat ini kata Rino ada sekitar seribu lebih kepala desa tersandung kasus korupsi. Oleh karena itu ada program desa bebas korupsi sebagai tindak lanjut dari rakor 18 Oktober 2022. “Pada saat itu ada usulan 3 desa observasi di Sulteng. Salah satunya Desa Limboro di Donggala,” sebutnya.
Rino menjelaskan, kegiatan atau observasi desa bebas korupsi dilaksanakan untuk mencegah atau mengurangi keterlibatan para kades dalam praktek Korupsi pengelolaan dana desa. Pencegahan itu dapat dilakukan dengan indikator seberapa parah atau baiknya desa itu, misalnya bagaimana kearifan lokal suatu desa.
Menyangkut pemilihan desa Limboro di kabupaten Donggala sebagai objek penilaian KPK kata Rino itu berasal dari usulan pemerintah provinsi yang berkoordinasi dengan pemkab Donggala. “KPK menerima usulan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, jadi ada 3 kabupaten yang menjadi observasi KPK pertama desa kota Raya Kabupaten Parimo, Desa kalukuBula kabupaten Sigi, dan Desa Limboro kabupaten Donggala, ya kami menganalisa juga,” ujarnya.
“Dari 3 desa yang akan kita nilai, desa mana yang layak mewakili Provinsi Sulawesi Tengah menjadi desa bebas korupsi, objek penilaian kualitatif harus didukung antusias serta komitmen kepala desa, masyarakat desa, dan bupatinya, ada 18 indikator penilaiannya,” tambahnya.
Lanjut Rino mengatakan, desa yang terpilih menjadi desa bebas anti korupsi, selanjutnya akan dilakukan bimtek dengan menghadirkan narasumber Kementerian Dalam Negeri serta kementerian Desa. “Kedapan tidak ada lagi tersangka korupsi di kalangan kepala desa, Semua desa di Sulteng harus bebas korupsi,” harapnya.
Tempat yang sama bupati Donggala Kasman Lassa mendukung sepenuhnya KPK dalam pencegahan korupsi
“Atas nama pemerintah kabupaten Donggala akan menindaklanjuti desa bebas korupsi di 158 desa,9 kelurahan yang ada di kabupaten Donggala,” ucapnya dihadapan KPK.
Setelah beraudiens dengan Pemkab Donggala, rombongan KPK bertolak menuju desa Limboro kecamatan Banawa Tengah. (dp)