Implementasi Keuangan Desa Berbasis Digital Nontunai

0 158

Beriklan? Hubungi : 0853 9999 4508

DONGGALA – Bupati Donggala, Dr Drs Kasman Lassa, SH MH, menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Bank BRI Cabang Palu sekaligus mengadakan Bimbingan tekhnis bagi 10 (sepuluh) Kepala Desa, Kamis (9/6/22) kemarin.

Adapun 10 Kepala Desa yaitu Kepala Desa Loli Pesua, Limboro, Salubomba, Wombo Mpanau, Ombo, Tibo, Kumbasa, Talaga, Ogoamas 1 dan Polanto Jaya.

Penandatangan yang dilakukan di ruang kerja Bupati Donggala tersebut, sebagai implementasi keuangan desa basis digital nontunai SAKU DESH, dalam rangka pengendalian kecurangan pengelolaan keuangan desa pada Kabupaten Donggala dan penandatanganan itu disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Dr. Rustam Efendi, S.Pd SH MAp dan Pimpinan OPD.

Bupati dalam sambutannya berharap pengelolaan Dana Desa (DD) bisa tertib dan sesuai dengan prosedur “jadi harus sudah kita arahkan ke Digital yang melalui Bank, nanti dibutuhkan baru diambil dan kebutuhannya juga terukur tidak semerta-merta dalam bentuk gelondongan,” ujar Bupati.

Dimana hal itu lanjut Bupati, sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, dalam rangka tertib keuangan. “jangan sampai kita salah dalam hal mengelola keuangan yang ada di desa, ini yang dikandung maksud sehingga hari ini MoU sekaligus Bimtek dilakukan,”tegasnya.

Ditambahkannya, setelah Bimtek kali ini selesai, rencananya kepala desa lainnya juga akan diikutkan. Namun terlebih dahulu Pemkab akan melihat sudah sejauh mana usaha yang dilakukan oleh 10 Desa yang ikut Bimtek lebih awal tersebut. “sehingga diharapkan ke 10 desa tersebut dapat menjadi desa binaan, setelah itu lalu dikembangkan ke 148 desa lagi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Efendi Sihombing, SE., M. Si, menyampaikan dua hal yaitu pertama dari hasil pengawasan desa-desa yang ada di Kabupaten Donggala, menunjukkan terindikasi adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangannya dan kalau hal itu dibiarkan, kemungkinan sasaran pengelolaan keuangan itu, bukan untuk sejahtera tetapi untuk kepentingan pribadi dan akibatnya menimbulkan resiko hukum bagi yang bersangkutan.

“Kita tidak mau para Kepala Desa mengalami resiko hukum, karena itu kita cegah dari awal ,”terangnya.

Kedua dukungan dari Bupati dan jajarannya sangat kuat, sehingga dua hal pertimbangan itulah yang mendorong BPKP, untuk memfasilitasi dan mengajak khususnya BRI untuk mengimplementasikan sistim pengelolaan desa berbasis Digital, yang kita harapkan bisa menekan kecurangan.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala BRI Cabang Palu, Rits Jacobus De Fretes, pada dasarnya semangat BRI dalam mensukseskan program SAKU DESH tersebut, yaitu memastikan digitalisasi sampai ke desa dan memastikan manfaat dari kemudahan aplikasi E-Banking Nontunai sampai ke desa dengan kata lain masyarakat yang belum mengakses sistim perbankan itu tanpa harus ke Bank.

“Sehingga diharapkan melalui sistim SAKU DESH tersebut, pengelolaan Dan Desa akan semakin baik, terhindar dari penyalahgunaan dan transparansi, sehingga mempermudah Pemda dalam mengambil kebijakan strategis,” jelasnya. (*)

Tinggalkan Balasan