Fraksi PKS Sebut Tarif Pajak Galian C Belum Maksimal

0 268

Beriklan? Hubungi : 0853 9999 4508

DONGGALA – Kabupaten Donggala menjadi salah satu daerah yang memiliki cukup banyak perusahaan tambang galian C. Tak heran, sektor tambang galian C menjadi sumber PAD terbesar di Donggala. Namun meski begitu, tarif pajak Galian C di Donggala dinilai belum maksimal.
Berdasarkan data, tercatat saat ini ada 34 perusahaan galian C yang aktif mengelola pertambangan di Kabupaten Donggala. Puluhan perusahaan galian C tersebut hanya bisa memberikan PAD untuk kabupaten Donggala dalam satu tahun sebesar Rp26 miliar.
“Selama ini perusahaan galian C yang aktif itu 34 perusahaan dan hanya mampu menghasilkan PAD Rp24 sampai dengan 26 Milyar per tahun,” sebut ketua Bapemperda DPRD Donggala, Abd Rasyid.

Rasyid mengatakan, setelah UU Nomor 1 tahun 2022 ditetapkan, maka semua pemerintah daerah diwajibkan untuk segera melakukan perubahan Perda Pajak dan Retrubusi Daerah sampai batas Januari 2024. “Momentum ini menjadi tantangan dan peluang bagi daerah untuk melakukan penataan ulang sumber-sumber pendapatannya demi peningkatatan PAD,” katanya.

Rasyid menjelaskan, jika nantinya penerapan dilakukan, konsekuensi memang akan menimbulkan beragam akibat yang berbeda-beda. Ada daerah yang merasa berkurang pendapatannya akibat berkurangnya objek pajak dan retribusi dan ada pula yang menjadikan hal ini sebagai momen penataan ulang yang mungkin selama ini tidak maksimal dalam pungutan. “Demikian halnya Kabupaten Donggala, yang selama ini primadona penghasil PAD-nya dari sektor pajak adalah Pajak MDLB,” sebutnya.

Lanjut Rasyid menyebutkan, sejak tahun 2011 dengan tarif hanya 12,5 persen dari yang seharusnya bisa 25 persen, dituntut untuk melakukan penyesuaian tarif baru, hingga tata cara pemungutannya. Tarif pajak galian C yang selama ini diterapkan dirasa tidak maksimal dengan kerusakan yang akan ditimbulkannya dikemudian hari. Ditambah lagi dugaan banyaknya kebocoran pajak dari sektor ini akibat sistem dan pengawasan penarikannya. “Selama ini PAD yang diterima dari 34 Perusahan Galain C hanya mampu menghasilkan Rp24 sampai dengan Rp26 miliar per tahun. Saya meminjam sambutan Wali Kota Balikpapan beberapa tahun lalu bahwa katanya begini, jika hanya segitu PAD yang diterima oleh Donggala maka sebaiknya perusahan tersebut jangan diperpanjang lagi IUP-nya dari pada merusak ke indahan alam Donggala,” bebernya.

Olehnya menurut Rasyid, sudah saatnya momentum perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah dijadikan sebagai landasan pacu penataan dari hulu ke hilir, khususnya sektor pajak Galian C. “Adapun perubahan yang perlu mendapat perhatian serius adalah tarif pajak MDLB sudah saatnya berada pada angka maksimal yang ditetapkan oleh UU yaitu 20 persen. Mengingat potensi yang besar maka daerah perlu mendapatkan keuntungan yang besar pula untuk pembangunan, apalagi target kabupaten donggala sebagai wilayah penyangga IKN yang terus digenjot oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

“Tata cara pemungutannya yang selama ini dinilai baik oleh BPK maupun temuan lapangan bahwa telah terjadi los-pendapatan akibat sistem yang dilakukan selama ini. Sudah saatnya sistem pemungutan berbasis elektronik (e-pajak) dan ditarik sejak dari mulut tambang,” tandas ketua DPD PKS Donggala ini. (ujs)

Tinggalkan Balasan