Fraksi NasDem dan PKS Pertanyakan Anggaran Stunting dan DBH

0 213

Beriklan? Hubungi : 0853 9999 4508

DONGGALA – Tujuh fraksi di DPRD Donggala sepakat menyetujui APBD Perubahan tahun 2023 untuk dibahas ke tingkat selanjutnya.
Namun beberapa Fraksi memilki catatan penting terkait dokumen pengantar rancangan perubahan APBD 2023.

Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya, Masrifan menanggapi pengantar rancangan perubahan APBD 2023. Khususnya pada penggunaan dana pencegahan stunting serta meminta penjelasan bupati terkait serapan anggaran masing-masing OPD hingga triwulan ke tiga tahun anggran 2023.

Sementara itu Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Abdul Halim, mempertanyakan Dana Bagi Hasil (DBH) khususnya untuk penerimaan DBH perkebunan sawit. “Apakah pendapatan DBH kelapa sawit telah masuk di perubahan anggran tahun 2023,” tanya Abdul halim.
“karena sesuai dengan Permenkeu nomor 91 tahun 2023 tentang pengelolaan dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit, dalam lampiran untuk kabupaten Donggala sebesar Rp5,2 miliar,” katanya lagi.

Selain itu Fraksi PKS juga mempertanyakan rasionalisasi belanja yang saat ini telah dua kali dilakukan pergeseran anggaran dengan menggunkan legalitas PMK 212.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Donggala Moh Yasin, dihadapan paripurna menyampaikan pengantar rancangan Perubahan APBD 2023.
Dalam rancangan perubahan APBD 2023 disebutkan, target pendapatan Rp1,2 triliun yang terdiri dari pendapat asli daerah dialokasikan sebesar Rp64 Milyar, pendapatan transfer dialokasikan sebesar Rp1,1 triliun.

Kemudian belanja dialokasikan sebesar Rp1,3 triliun yang terdiri dari belanja operasi Rp902 miliar, belanja modal Rp230 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar, dan belanja transfer dialokasikan sebesar Rp211 miliar. (ujs)

Tinggalkan Balasan